Presiden Beri Sanski Penolak Vaksin, Irma Hindayana : Vaksin Hak Masyarakat, Bansos Kewajiban Pemerintah

Profakta.com – Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19

Perpres yang ditandatangani pada 9 Februari 2021 itu memuat sejumlah perubahan aturan, penghapusan aturan, dan penambahan aturan baru yang termuat dalam sejumlah pasal tambahan.

Dalam aturan tersebut ditetapkan sejumlah sanksi bagi penolak vaksin antara lain penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi dan denda.

Pasal 13A
(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
(2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-l9 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.
(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (21 bagi sasaran penerima Vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
c. denda.
(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 138
Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang tentang wabah penyakit menular.

Menanggapi hal tersebut Inisiator Lapor COVID-19 Irma Hidayana seperti yang dilansir dari suara.com mengatakan ancaman Presiden Joko Widodo menarik bantuan sosial dan layanan administrasi publik bagi penolak vaksin COVID-19 tidak akan efektif mensukseskan program vaksinasi.

Dia menilai,  hal tersebut sama dengan pemaksaan hak warga negara dan tidak direkomendasikan oleh badan kesehatan dunia (WHO).

“Itu tidak efektif dan tidak etis, karena Bansos itu kewajiban pemerintah, sementara vaksinasi itu hak masyarakat, jadi tidak seharusnya pemerintah begitu, ini bukan trade off atau pertukaran,” kata Irma seperti yang dikutip Suara.com, Senin (15/2/2021).

Menurut Dia, Seharusnya pemerintah lebih bersikap persuasif dan edukatif terhadap para penolak vaksin agar mereka percaya bahwa vaksin tersebut aman dan penting untuk pengendalian pandemi Covid-19.

“Dari pada menghukum sebaiknya kita mempelajari dulu kenapa mereka menolak, kalau mereka menolak berdasarkan saintifik jadikan itu bahan evaluasi, berikan edukasi yang menguatkan keyakinan masyarakat bahwa itu aman,” Kata Hidayana. (***)