Demi Rakyat, Bupati Bolmong Ogah Pakai Mobil Baru
Pejabat lain ikut kena imbas! Anggaran dialihkan ke proyek yang benar-benar bermanfaat
Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, mengambil keputusan tegas dengan menolak pengadaan mobil dinas (mobnas) untuk dirinya. Keputusan ini menjadi bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong.
Langkah tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Abdullah Mokoginta, SH, MH, pada Rabu, 26 Februari 2025.
“Bupati menegaskan bahwa saat ini anggaran harus difokuskan pada program yang lebih prioritas bagi masyarakat, sehingga pengadaan mobnas belum diperlukan,” ujar Abdullah.
Pengadaan Mobil Dinas Pejabat Juga Dibatalkan
Tak hanya mobil dinas untuk bupati yang dibatalkan, tetapi juga kendaraan dinas bagi sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bolmong. Beberapa posisi yang awalnya dijadwalkan menerima kendaraan baru, seperti:
- Para asisten
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
- Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD)
- Sekretaris DPRD
- Seluruh kepala bagian di Sekretariat Dewan
Namun, ada pengecualian dalam kebijakan ini. Mobil dinas untuk Wakil Bupati tetap diadakan karena kendaraan dinas sebelumnya telah dikembalikan oleh mantan Wakil Bupati, Yanny Tuuk. Begitu juga dengan kendaraan untuk pimpinan DPRD yang tetap dianggarkan.
Prioritas Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat
Keputusan ini tidak hanya sekadar menolak fasilitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan anggaran demi kepentingan publik.
Menurut Abdullah Mokoginta, kebijakan ini sejalan dengan instruksi efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Dengan menunda pengadaan kendaraan dinas, anggaran bisa dialokasikan ke sektor yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” jelasnya.
Dukungan Publik terhadap Keputusan Bupati
Langkah berani Bupati Yusra Alhabsyi mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Dengan keputusan ini, Pemkab Bolmong menunjukkan komitmennya dalam memastikan anggaran daerah digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara langsung.
