Profakta.com — Lemahnya kemandirian fiskal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD. Ketua Komisi III DPRD Boltara, Abdul Zamad Lauma, S.IP, menilai pemerintah daerah belum serius mengelola potensi ekonomi lokal yang sejatinya dapat menjadi tulang punggung keuangan daerah.
Politisi yang akrab disapa Om Dul (OD) itu menegaskan, tingginya ketergantungan Boltara terhadap dana transfer pusat merupakan indikator belum optimalnya upaya pemerintah daerah dalam memaksimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kepala daerah seharusnya lebih jeli membaca peluang usaha di daerah. Boltara ini kaya potensi, tetapi miskin terobosan fiskal karena belum dikelola secara optimal dan terarah,” tegas Syaid Gusti Abdul Zamad Lauma, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, berbagai sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga pertambangan masih berjalan tanpa konsep besar dan perencanaan jangka panjang yang jelas. Padahal, sektor-sektor tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu menopang kapasitas fiskal daerah jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
Sejalan dengan itu, Om Dul juga menyoroti lambannya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boltara, yang dinilai menjadi salah satu penghambat utama masuknya investasi dan optimalisasi potensi daerah. Ia menekankan bahwa kondisi ini sangat ironis, mengingat RTRW Provinsi Sulawesi Utara telah lebih dahulu ditetapkan.
“RTRW provinsi sudah ditetapkan, tapi RTRW kabupaten masih jalan di tempat. Tanpa kepastian tata ruang, maka investor akan ragu untuk masuk, dan potensi daerah akhirnya tidak bisa digarap secara maksimal,” ujarnya.
Ia menilai absennya rencana strategis yang terintegrasi antara tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam menjadi penyebab utama terjadinya stagnasi fiskal di Boltara. Pemerintah daerah, kata dia, tidak boleh terus berada dalam zona nyaman dengan mengandalkan dana transfer pusat.
“Kalau potensi sebesar ini terus dibiarkan tanpa arah, tanpa RTRW yang jelas, dan tanpa strategi fiskal yang kuat, jangan heran kalau Boltara akan terus bergantung pada pusat. Ini berbahaya bagi masa depan otonomi daerah,” tegasnya.
Oleh karena itu, Om Dul mendesak kepala daerah agar segera merampungkan RTRW kabupaten sekaligus menyusun dan mengeksekusi kebijakan strategis yang berorientasi pada peningkatan PAD, bukan sekadar rutinitas pengelolaan anggaran tahunan.
“Sudah saatnya pemerintah daerah berhenti hanya mengelola anggaran, dan mulai serius membangun fondasi kemandirian fiskal melalui perencanaan yang matang dan keberanian mengambil terobosan,” pungkasnya. (*)
