Popo Buhang: Wacana P-BMR Mulai Menyimpang dari Ruh Sejarah dan Kesepakatan Empat Eks-Swapraja
Profakta.com – Wacana pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (P-BMR) dinilai mulai menyimpang dari ruh perjuangan awal para pendahulu. Penegasan itu disampaikan Ketua Presidium Pemekaran Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Moh. Irianto Christoffel Buhang, yang mengingatkan agar perjuangan pemekaran tidak tercerabut dari kesepakatan historis yang pernah dibangun bersama.
“Ini bukan dalam konteks setuju atau tidak setuju pembentukan provinsi, tetapi bagaimana visi P-BMR ke depan harus diletakkan secara benar. Harus ada komitmen bersama sejak awal ketika provinsi ini benar-benar berdiri,” ujar Pria yang akrab disapa Popo Buhang itu, Minggu (8/2/2026).
Ia menuturkan, embrio P-BMR lahir dari kesepahaman ideologis yang kuat. Pada tahun 2002, dirinya dipercaya sebagai Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Totabuan dengan almarhum Djaya Mokoginta sebagai sekretaris. Saat itu, visi yang dibangun sangat jelas, yakni membentuk provinsi yang berlandaskan filosofis, historis, sosiologis, dan yuridis, bukan sekadar pemekaran administratif.
“Perjuangan P-BMR jangan sampai mengkhianati kesepakatan empat eks-swapraja. Kesepakatan itu lahir dari kesadaran membangun bersama, bukan saling meninggalkan,” tegasnya.
Menurutnya, kesepahaman empat eks-swapraja di wilayah Bolaang Mongondow Raya bukan hanya soal pembagian wilayah, melainkan mengandung nilai sejarah, sosial, dan budaya yang merekatkan masyarakat lintas daerah. Karena itu, menguatnya kembali wacana P-BMR harus ditempatkan dalam bingkai sejarah tersebut.
“Kalau bingkai sejarah ini diabaikan, perjuangan pemekaran sangat rawan dibajak oleh kepentingan jangka pendek. Sejarah bukan cerita usang, tapi fondasi arah masa depan,” ujarnya.
Meski demikian, Popo menegaskan dirinya tidak menutup mata terhadap aspirasi percepatan pembangunan. Namun ia mengingatkan bahwa pemekaran bukan jaminan otomatis bagi kemajuan daerah.
Mantan aktivis HMI Makassar itu juga menyoroti adanya pergeseran nilai dalam perjuangan P-BMR. Ia menegaskan bahwa Boltara bukanlah penonton dalam sejarah pemekaran.
“Kalau mau jujur, embrio pemekaran itu ada di Boltara. Kami bukan generasi penikmat. Deklarasi Provinsi Totabuan dilakukan di depan sidang paripurna istimewa DPRD pada momentum HUT Kabupaten Bolmong dan dibacakan almarhum Efendy Abdul Kadir, Ketua Cabang HMI Bolmong saat itu,” ungkapnya.
Lebih jauh, Popo menilai tantangan utama P-BMR justru terletak pada pemerataan pembangunan, kualitas kepemimpinan, dan tata kelola sumber daya. Tanpa pembenahan mendasar, pembentukan provinsi baru hanya akan memindahkan persoalan lama ke struktur yang berbeda.
“Kalau tata kelola belum beres, pemekaran hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya,” katanya.
Di tengah menguatnya tuntutan pembentukan Provinsi P-BMR, Popo Buhang menegaskan bahwa Boltara tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap administratif.
“Kami di Boltara bukan angka, bukan wilayah tempelan, dan bukan sekedar syarat administratif. Kami di Boltara juga punya budaya dan peradaban sendiri, yang tumbuh dari sejarah, adat, dan identitas sosial yang hidup jauh sebelum wacana pemekaran ini muncul,” tegas Popo.
Ia mengingatkan, pemekaran yang mengabaikan pengakuan setara terhadap identitas setiap wilayah justru berpotensi melahirkan ketimpangan baru.
“Pemekaran yang dibangun dengan mengabaikan jati diri satu wilayah sama saja dengan mendirikan provinsi di atas pengingkaran sejarah. Itu bukan kemajuan, tapi kemunduran peradaban,” katanya.
Popo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sikap kritis yang ia sampaikan bukan bentuk penolakan, melainkan alarm moral agar perjuangan P-BMR tetap berada di jalur yang benar.
“Ini bukan tentang siapa mau jadi apa. Ini tentang menjaga kesepakatan, kepercayaan, dan memastikan bahwa perjalanan peradaban Bolaang Mongondow Raya berjalan adil bagi semua wilayah, tanpa ada yang dikorbankan,” pungkas Popo Buhang. (Bahar Korompot)
