Bobiyanto Masuara Minta Rekomendasi BBM Diverifikasi, Dinas Diminta Turun Lapangan
Boltara, Profakta.com – Pegiat media sosial Kabupaten Boltara, Bobiyanto Masuara, meminta Dinas terkait meninjau kembali mekanisme penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi bagi petani dan nelayan.
Menurut Bobiyanto, penerbitan rekomendasi tidak seharusnya hanya berpedoman pada kelengkapan administrasi. Dinas dinilai perlu turun langsung melakukan survey dan verifikasi lapangan untuk memastikan pemohon benar-benar menjalankan aktivitas pertanian maupun perikanan.
“Sebelum mengeluarkan rekomendasi, seharusnya pihak Dinas turun survey terlebih dahulu. Pastikan apakah benar rekomendasi tersebut dipergunakan untuk kegiatan pertanian dan perikanan,” tegas Bobiyanto.
Ia mengatakan, verifikasi lapangan penting untuk mencegah rekomendasi BBM disalahgunakan. Data pemohon perlu dicocokkan dengan kondisi faktual, termasuk aktivitas usaha, sarana yang digunakan, serta kebutuhan BBM.
Bobiyanto juga menyoroti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan penggunaan solar bersubsidi untuk operasional alat berat dalam aktivitas pertambangan yang diduga ilegal.
Bahkan, menurut informasi yang diterimanya, solar tersebut diduga dapat diperjualbelikan dengan harga mencapai Rp14.000 per liter.
“Ada informasi yang beredar bahwa solar subsidi digunakan untuk alat berat di pertambangan ilegal. Bahkan informasi yang kami terima, harganya bisa mencapai sekitar Rp14 ribu per liter,” ungkapnya.
Bobiyanto menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi dan ditelusuri oleh instansi berwenang. Jika terbukti, persoalan tersebut harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia meminta pihak Dinas tidak hanya fokus pada penerbitan rekomendasi, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan BBM setelah rekomendasi diberikan.
“Harus jelas siapa yang mendapatkan rekomendasi, berapa kebutuhannya, dan untuk apa BBM itu digunakan. Jangan sampai rekomendasi untuk petani dan nelayan justru menjadi celah bagi pihak lain,” ujarnya.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Kalau memang petani, lihat kegiatan pertaniannya. Kalau nelayan, lihat aktivitas perikanannya. Jangan hanya berdasarkan berkas. Turun ke lapangan dan pastikan BBM tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan,” tegas Bobiyanto.
Ia menambahkan, langkah tersebut bukan untuk mempersulit petani dan nelayan memperoleh BBM subsidi. Sebaliknya, verifikasi yang ketat justru diperlukan untuk melindungi hak petani dan nelayan sekaligus menutup ruang penyalahgunaan BBM bersubsidi.
“Subsidi harus tepat sasaran. Yang berhak harus mendapatkan, sementara yang tidak berhak jangan diberi ruang untuk memanfaatkan celah dalam sistem rekomendasi,” pungkasnya. (Bahar Korompot)
