Bolmut, Profakta.com – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama Pihak PLTU Binjeita, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bolmut dan Pihak DPC Federasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (F-SBSI) terpaksa ditunda karna ketidak hadiran Pimpinan DPRD, Selasa (05/04/2022)
Majelis Pembina Cabang (MPC) F-SBSI Bolmut, Moh.Irianto Christofel Buhang, S.Sos ,mengatakan menyesalkan tragedi penundaan RDP oleh Lembaga DPRD itu sendiri ,
“Sangat aneh agenda yang sudah di Banmuskan berulang-ulang bisa ditunda berulang-ulang juga tampa alasan yang tepat , sementara yang mengundang RDP ini adalah Lembaga DPRD yang terhormat, yang di undang sudah datang tepat waktu justru yang mengundang yang tidak ada di tempat, kalau memang mau Tugas Luar (TL), jangan mengundang kami untuk RDP. “ Ujar Pria yang akrab disapa Papa Ca itu dengan nada kesal
Lanjut Dia, RDP dengan PLTU Binjeita ini merupakan agenda Rakyat, yang akan membahas persoalan nasib tenaga kerja yang ada di Kabupaten Bolmut hari ini dan yang akan datang.
“Ada banyak persoalan yang harus segera di tuntaskan hari ini agar tidak berdampak luas di masa yang akan datang ,ada hal hal prinsip yang di duga di langgar pihak manajemen PLTU Binjeita terkait Sistim Rekrutmen tenaga Kerja ,kesejateraan Tenaga Kerja , Keselamatan tenaga kerja ,dan Jaminan ketenagakerjaan “ Kata Papa Ca
Lebih lanjut dia mengatakan, Pihaknya kecewa dengan tindakan DPRD yang acuh tak acuh terhadap persoalan ini.
“Kalau toh Pimpinan DPRD berhalangan hadir harusnya ini didelegasikan kepada Komisi yang membidangi ini, lagian ini kan hanya rapat lanjutan bukan pengambilan keputusan, saya merasa DPRD Bolmut ini sudah tidak peka terhadap persoalan rakyat hari ini “ Tegasnya
Terhadap hal tersebut, Ia berharap agar secepatnya Pihak DPRD menjadwalkan kembali RDP karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat Bolmut, dan hal ini perlu keseriusan lembaga DPRD Bolmut dalam mengawal investasi di Kabupaten Bolmut.
“Ada 2 (dua) kado ulang tahun Bolmut ke 15 , yang di persembahkan oleh Pemerintahan daerah bolmut, yang pertama kurang maksimalnya persiapan atas kunjungan Rombongan Kemenko Polhukam di Kabupaten Bolmut yang akan menuju Pulau Bongkil, yang kedua Penundaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pihak PLTU Binjeita” Pungkasnya. (Bahar Korompot)
