Hi. Reba R. Pontoh Tegaskan Sikap: Tiga Eks-Swapraja Bukan Objek Politik Pembentukan Provinsi
Profakta.com – Tokoh masyarakat Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Hi. Reba R. Pontoh, secara terbuka menyampaikan sikap tegas terkait arah perjuangan Kaidipang, Bolang Itang, dan Bintauna sebagai tiga wilayah eks-swapraja yang memiliki landasan historis dan yuridis kuat.
Menurutnya, sejak awal semangat perjuangan masyarakat di tiga wilayah tersebut adalah memperjuangkan status sebagai daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten, bukan untuk dijadikan bagian dari skema pembentukan provinsi baru.
Hi. Reba menegaskan bahwa secara sejarah pemerintahan, Kaidipang, Bolang Itang, dan Bintauna memiliki identitas administratif serta legitimasi historis yang jelas sejak masa swapraja. Fondasi itulah yang kemudian melahirkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara melalui proses perjuangan panjang dan konstitusional.
“Orientasi awal perjuangan adalah pembentukan kabupaten. Itu memiliki dasar historis dan yuridis yang kuat. Jangan sampai arah perjuangan dibelokkan tanpa kejelasan kepada masyarakat,” ujar Hi. Reba.
Ia secara tegas menyatakan menolak pemaksaan aspirasi Kaidipang, Bolang Itang, dan Bintauna untuk dijadikan objek pendukung pembentukan provinsi. Menurutnya, aspirasi rakyat tidak boleh digiring atau diklaim sepihak tanpa proses dialog yang jujur dan terbuka.
Selain itu, Hi. Reba menuntut kejujuran politik dan keterbukaan dalam menyampaikan arah perjuangan kepada masyarakat. Ia menilai bahwa setiap wacana besar tentang pemekaran wilayah harus disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun distorsi sejarah.
Ia juga mendesak para wakil rakyat dari daerah pemilihan Sangkub–Bintauna, Bolang Itang, serta Kaidipang–Pinogaluman untuk menyatakan sikap secara terbuka dan berpihak kepada aspirasi rakyat.
“Wakil rakyat harus jelas berdiri di mana. Jangan diam ketika arah perjuangan mulai kabur. Masyarakat berhak mengetahui posisi politik para representasinya,” tegasnya.
Meski demikian, Hi. Reba tetap mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Namun ia menekankan bahwa persatuan tidak boleh dimaknai sebagai sikap pasif.
“Kita harus tetap bersatu, tetapi juga kritis dan konsisten dalam memperjuangkan tujuan yang benar sesuai dengan cita-cita awal para pendahulu,” katanya.
Menurutnya, menghormati sejarah bukan hanya soal mengenang masa lalu, melainkan menjaga legitimasi perjuangan agar tetap berada di rel yang benar.
“Boltara lahir dari proses panjang yang penuh pengorbanan. Sejarah itu harus menjadi kompas, bukan hanya jadi arsip,” pungkas Hi. Reba. (Muin Wengkeng)
