Rheinal Mokodompis Kembali Pimpin Galaksi Sulut, Tegaskan Peran Kontrol Sosial

SULUT – Penunjukan kembali Rheinal Mokodompis sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Gabungan Lembaga Anti Korupsi (Galaksi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bukanlah sekadar keputusan administratif organisasi. Di balik itu, tersirat pesan penting tentang arah dan watak gerakan masyarakat sipil yang ingin terus dijaga kritis, independen, dan berjarak dengan kekuasaan.

Sejak dipercaya memimpin DPW Galaksi Sulut pada 2023, Rheinal yang akrab disapa Ein tampil sebagai figur muda yang konsisten menempatkan LSM bukan sebagai “penonton”, apalagi “pelengkap” kebijakan pemerintah, melainkan sebagai penyeimbang. Lahir di Bolangitang pada 1998, Ein datang dari generasi yang tumbuh di tengah derasnya arus informasi, media sosial, dan tuntutan publik akan transparansi.

Dalam praktiknya, peran LSM kerap berada di persimpangan yang tidak mudah. Di satu sisi, organisasi masyarakat sipil diharapkan mampu menjadi mitra kritis pemerintah. Di sisi lain, terlalu dekat dengan kekuasaan berisiko menggerus independensi. Dalam konteks inilah, gaya kepemimpinan Rheinal Mokodompis menarik untuk dicermati.

Ia dikenal vokal menyuarakan ketimpangan sosial dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kritik tersebut tidak jarang memantik perdebatan, baik di ruang publik maupun di media sosial. Namun justru dari situ, peran kontrol sosial menemukan relevansinya. Kritik yang disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan warga.

Keberadaan Rheinal dan LSM Galaksi Sulut pun kian dikenal publik. Namanya sering muncul dalam pemberitaan media lokal hingga percakapan di media sosial Sulut. Bagi sebagian pihak, ini dianggap kontroversial. Namun bagi demokrasi, keberadaan suara-suara kritis semacam ini justru menjadi penanda bahwa ruang partisipasi publik masih hidup.

Dalam berbagai kesempatan, Rheinal menegaskan bahwa LSM tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik praktis. Baginya, fungsi kontrol sosial hanya bisa berjalan efektif jika organisasi tetap berdiri di luar pusaran ke kuasaan, menjaga jarak yang sehat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas, bukan elite tertentu.

Penilaian tertib organisasi yang disematkan kepada DPW LSM Galaksi Sulut dengan keberadaan sekretariat tetap dan status terdaftar resmi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulut memberi legitimasi formal bagi gerak organisasi. Namun legitimasi sejati tetap datang dari kepercayaan publik, yang hanya bisa diraih melalui konsistensi sikap dan keberanian bersuara.

Penunjukan kembali Rheinal Mokodompis oleh DPP Galaksi pada akhirnya dapat dibaca sebagai upaya menjaga kesinambungan arah gerakan. Di tengah kecenderungan melemahnya daya kritis sebagian organisasi masyarakat sipil, Galaksi Sulut memilih mempertahankan figur yang dinilai mampu menjaga api kontrol sosial tetap menyala. (Bahar Korompot)