Oleh : Bahar Korompot
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi tonggak penting dalam proses demokrasi di setiap daerah. Namun, di tengah euforia demokrasi, terungkaplah fakta yang mengejutkan  anggaran Pilkada sebesar 21,5 miliar rupiah, yang seharusnya menjadi aset pembangunan, justru menguras APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Bolmut.
Bukan rahasia lagi bahwa Pilkada membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan untuk menunjang segala keperluan, mulai dari logistik hingga teknis pemilihan. Namun, ketika angka tersebut mencapai puluhan miliar, publik berhak bertanya-tanya: apakah pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas?
Menilik dari sisi efisiensi, pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar manfaat yang diperoleh dari anggaran sebesar itu. Apakah ada pemborosan atau penggunaan yang tidak efektif? Transparansi dalam penggunaan anggaran menjadi kunci utama dalam menjawab pertanyaan ini. Publik berhak mengetahui secara jelas bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
Selanjutnya, aspek akuntabilitas juga menjadi sorotan. Siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana sebesar itu? Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana dan menjaga agar penggunaan anggaran selaras dengan kepentingan masyarakat.
Tidak hanya itu, penggunaan anggaran Pilkada di luar daerah menjadi isu tersendiri. Baru-baru ini, terungkap bahwa KPU Bolmut melaksanakan beberapa kegiatan terkait Pilkada di luar daerah, mengakibatkan pengeluaran tambahan yang signifikan. Pertanyaannya, apakah ada pertimbangan yang matang dalam memilih lokasi dan apakah biaya tambahan tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh?
Ketika anggaran Pilkada mencapai angka yang fantastis, sudah selayaknya untuk mempertanyakan efektivitasnya. Perubahan dalam pengelolaan anggaran mungkin diperlukan, baik itu melalui peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan, maupun evaluasi terhadap keputusan alokasi dana.
Anggaran daerah adalah sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun, dalam konteks Pilkada, sering kali anggaran tersebut dialihkan untuk keperluan logistik, kampanye, dan penyelenggaraan teknis pemilihan yang menghabiskan biaya tidak sedikit. Lebih mengejutkan lagi, terdapat kasus-kasus di mana KPU menggunakan anggaran ini untuk membayar vendor atau penyedia jasa yang berada di luar daerah pemilihan.
Penggunaan anggaran di luar daerah ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi efisiensi ekonomi. Ketika KPU Bolmut memilih vendor di luar daerah, biaya operasional sering kali lebih tinggi karena harus menanggung biaya transportasi dan akomodasi tambahan. Kedua, dari segi pemberdayaan ekonomi lokal. Anggaran yang seharusnya dapat memutar perekonomian daerah dengan melibatkan pelaku usaha lokal justru mengalir ke luar daerah, mengurangi potensi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
Selain itu, penggunaan anggaran di luar daerah oleh KPU juga memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas. Bagaimana proses seleksi vendor dilakukan? Apakah ada pertimbangan khusus yang melibatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kali tidak mendapatkan jawaban yang memadai, menciptakan ruang untuk spekulasi dan potensi kecurangan.
Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan berita tentang KPU Bolmut melaksanakan Pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di luar daerah dengan alasan tidak adanya tempat yang representatif di Daerah Bolmut. Berita ini memicu berbagai reaksi, mulai dari kekecewaan hingga kemarahan. Publik mempertanyakan urgensi dan alasan di balik keputusan tersebut, serta bagaimana hal itu dapat terjadi tanpa adanya pengawasan yang ketat.
Pelantikan di hotel berbintang tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jika dibandingkan dengan penginapan yang lebih sederhana, perbedaan biaya ini bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dana sebesar itu seharusnya dapat dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih penting dan mendesak, seperti peningkatan infrastruktur pemilu, pelatihan petugas pemilu, atau bahkan untuk program kesejahteraan masyarakat di daerah.
Dampak dari pengelolaan anggaran Pilkada yang kurang tepat ini tidak hanya berimbas pada ekonomi daerah tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi itu sendiri. Masyarakat dapat merasa bahwa anggaran yang seharusnya untuk pembangunan daerah malah disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi dan kepercayaan terhadap proses Pilkada.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak. KPU Bolmut sebagai penyelenggara pemilu harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap penggunaan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas dan melibatkan pengawasan yang ketat dari pihak yang berwenang. Selain itu, preferensi untuk menggunakan jasa vendor lokal harus diprioritaskan, dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan efisiensi.
Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Pilkada. Koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan juga sangat penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Kesimpulannya, pengaruh Pilkada terhadap anggaran daerah sangat signifikan, terutama ketika anggaran tersebut digunakan di luar daerah. KPU harus mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan bijak dan tepat sasaran, dengan melibatkan partisipasi dari pemerintah daerah dan masyarakat. Hanya dengan demikian, proses Pilkada dapat berjalan dengan baik, tanpa mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
