Oleh : Bahar Korompot
Sebagai pemuda Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), saya merasa sangat prihatin atas dinamika yang terjadi dalam pencalonan Ketua KNPI di daerah ini. Proses demokrasi yang seharusnya mencerminkan keterbukaan dan keadilan kini mulai bergeser dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART). Salah satu aspek yang paling menonjol adalah soal syarat rekomendasi pencalonan, yang saya anggap telah dikelola secara tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Menurut AD ART KNPI, persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan adalah dengan mendapat dukungan 20% dari jumlah Pimpinan Kecamatan (PK). Di Bolmut, dengan hanya ada 6 PK, berarti setiap calon seharusnya cukup mendapatkan dukungan dari satu PK, yang dibulatkan menjadi satu dari total enam PK tersebut. Namun, dalam pelaksanaan tahapan pencalonan, aturan ini tampaknya telah diubah tanpa alasan yang jelas dan tidak melalui mekanisme yang sesuai. Setiap calon seolah dipaksa untuk mendapatkan dukungan dari dua PK, yang menurut saya jelas melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Hal ini sangat merugikan calon yang hanya mendapatkan dukungan dari satu PK, karena mereka tidak bisa maju dalam pencalonan hanya karena perubahan mendadak dalam aturan. Seharusnya, aturan yang ada tidak boleh diubah begitu saja hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu yang bersifat subjektif. Setiap calon pemimpin harus diberi kesempatan yang sama untuk berlaga dalam arena demokrasi, tanpa ada diskriminasi atau manipulasi aturan.
Saya sangat menyayangkan hal ini, karena ini bukan hanya soal pencalonan seorang ketua, melainkan juga soal kepercayaan terhadap sistem demokrasi yang dibangun oleh KNPI. Sebagai organisasi yang mengusung semangat pemuda dan perjuangan untuk masyarakat, KNPI harusnya menjadi contoh bagi generasi muda dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Jangan sampai nama besar organisasi ini ternodai oleh praktik-praktik yang justru merusak esensi demokrasi itu sendiri.
Sebagai pemuda Bolmut, saya berharap agar pengurus DPD I KNPI Provinsi Sulawesi Utara segera mengevaluasi kembali proses pencalonan ini dan kembali pada prinsip dasar yang sesuai dengan AD ART. Kepemimpinan yang sehat dan transparan sangat penting bagi masa depan pemuda kita, dan kita semua berhak untuk memastikan bahwa proses pemilihan ketua berjalan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku.
