Marhaban ya Ramadan 1446 H

Network
BOLMUT

Banggar DPRD Bolmut Mengikuti Bimtek SIPD

MANADO, PROFAKTA.COM | Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) implementasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021, di Hotel Aston Manado, Rabu (18/11/2020).

Wakil Bupati Bolmut, Amin Lasena dalam penyampaiannya saat membuka kegiatan Bimtek mengatakan Pemda menyambut baik atas terlaksananya kegiatan ini, dengan harapan peserta yang hadir dapat memperoleh pemahaman berkaitan dengan SIPD serta penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dengan baik dan benar.

“Tujuannya agar peserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Banggar DPRD dapat mengimplementasikan dalam pelaksanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun 2021,” Ungkapnya

Lanjut Dia, Kementerian Dalam Negeri telah melaunching sistem informasi yang terintegrasi antara informasi perencanaan pembangunan dan informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintah daerah lainnya atau yang di sebut dengan SIPD

“Hal ini sangatlah penting dalam rangka singkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan dan keuangan daerah, agar nantinya menjadi acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di daerah kedepan,” Ujarnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bolmut Saiful Ambarak mengatakan, DPRD Bolmut bersama Pemda bersepakat untuk membangun komitmen bersama dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, sebagaimana amanat  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 222 yang mengharuskan pemerintah daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

“SIPD merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat, untuk mendorong terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral tujuan pembangunan Nasional. Peningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar, bagian dari wujud kita bersama dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI sebagaimana harapan kita bersama,” Ujar Ambarak (Bahar Korompot)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button