Bolmut – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gabungan Lembaga Anti Korupsi (Galaksi) Provinsi Sulawesi Utara, Rheinal Mokodompis, secara tegas menyatakan dukungan terhadap kebijakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Darwin Muksin
Kebijakan ini berfokus pada pemangkasan anggaran perjalanan dinas (perjadin) yang tidak urgen demi memprioritaskan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, langkah tegas yang diambil oleh Pj Bupati Bolmut adalah langkah yang tepat, mengingat anggaran saat ini sangat terbatas setelah gagalnya Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di akhir tahun 2024.
“Kan kebijakan pemangkasan perjadin yang tidak penting ini adalah demi kepentingan masyarakat. Apalagi di kegiatan yang benar-benar tidak urgen, mungkin bisa tapi yang penting-penting saja dan itu sah-sah saja kebijakanya pak Pj Bupati” tegas Rheinal dalam pernyataannya saat berdiskusi dengan awak media Senin (18/11/2024)
Rheinal juga menyayangkan adanya informasi yang beredar terkait sejumlah Kepala Dinas (Kadis) yang justru memprotes kebijakan tersebut. Menurutnya, disaat anggaran sangat terbatas akibat tidak adanya APBD-P, seharusnya seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pj Bupati.
“Saya sangat menyayangkan sikap beberapa Kadis yang justru menuntut perjalanan dinas, padahal kondisi anggaran sangat terbatas. Seharusnya mereka mendukung kebijakan yang bertujuan untuk masyarakat luas,” ujarnya
Lebih lanjut, Rheinal menilai bahwa adanya upaya menggiring kebijakan Pj Bupati ke ranah politik ini menurutnya adalah hal yang tidak berdasar. Ia menegaskan bahwa isu yang berkembang seputar kepentingan politik 2024 tidak relevan dengan keputusan yang diambil oleh Pj Bupati Darwin Muksin
“Yang seharusnya disorot adalah 10 anggota DPRD yang tidak hadir dalam pembahasan APBD-P hingga akhirnya anggaran gagal disahkan. Itu penyebab sebenarnya dari minimnya anggaran saat ini termasuk perjalanan dinas itu”ungkapnya
Rheinal menyarankan agar Pj Bupati Darwin Muksin untuk melaporkan tuduhan tersebut kepihak berwenang jika tidak didukung oleh bukti yang kuat.
“Ini sudah mengarah ke pencemaran nama baik dan citra pemerintah daerah. Jika tidak ada bukti, saya sarankan Pj Bupati Bolmut untuk melapor ke pihak yang berwenang,” tegas Reinal.
Ia berharap, kebijakan Pj Bupati Bolmut ini dapat membuahkan hasil yang positif bagi masyarakat di tengah tantangan anggaran yang minim yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah Bolmut. (***)
