Oleh : Bahrudin A. Korompot

Profakta.com – Penetapan Dewi Zandra Astuti Mondo sebagai Ketua DPRD Boltara terus memantik diskusi. Bukan hanya karena statusnya sebagai kader yang relatif baru di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga karena muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa dalam politik hari ini, kekuatan finansial sering kali lebih cepat membuka jalan menuju pucuk kekuasaan dibanding proses kaderisasi panjang.

Di Boltara, bisik-bisik itu bukan rahasia lagi. Masyarakat mulai mempertanyakan apakah pengalaman organisasi dan kapasitas memimpin masih menjadi ukuran utama partai, atau justru pengaruh, popularitas, dan kekuatan sumber daya yang lebih menentukan?

Jabatan Ketua DPRD bukan posisi sembarangan. Kursi itu adalah simbol marwah lembaga legislatif daerah. Dibutuhkan pemimpin yang matang secara politik, memahami tata kelola pemerintahan, kuat menghadapi tekanan, dan mampu menjaga independensi lembaga dari kepentingan kelompok tertentu.

Namun realitas politik sering kali berbeda dari idealisme demokrasi. Dalam banyak kasus, politik lokal perlahan berubah menjadi arena pertarungan pengaruh. Mereka yang memiliki jaringan kuat dan kemampuan mobilisasi besar lebih mudah mendapat tempat strategis, bahkan melompati proses yang biasanya ditempuh kader lain selama bertahun-tahun.

Di sinilah kritik terhadap keputusan DPP partai mulai menguat. Sebagian kalangan menilai keputusan tersebut seperti terburu-buru dan mengabaikan aspek pengalaman. Apalagi masih ada kader-kader senior yang dinilai lebih lama berproses dan memahami dinamika parlemen daerah.

Bukan berarti kader muda tidak layak diberi kesempatan. Tetapi masyarakat tentu ingin memastikan bahwa jabatan strategis tidak hanya menjadi panggung politik kekuasaan, melainkan benar-benar diberikan kepada sosok yang siap bekerja untuk rakyat.

Karena pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli siapa yang paling dekat dengan elite partai atau siapa yang paling kuat secara politik. Yang dilihat sederhana, apakah Ketua DPRD mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, berani mengawasi pemerintah, serta menjaga integritas lembaga.

Jika tidak, maka kritik akan terus tumbuh bahwa politik daerah hari ini sedang bergerak ke arah yang mengkhawatirkan ketika kualitas kader perlahan dikalahkan oleh kekuatan pengaruh dan kepentingan politik sesaat.